Di tengah ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Sulawesi Tengah, gagasan pembentukan Provinsi Sulawesi Timur (Sultim) kembali mencuri perhatian publik. Meski sudah hampir tiga dekade mengendap, semangat masyarakat kawasan timur untuk memiliki provinsi sendiri tak pernah padam.

Wilayah yang digadang-gadang menjadi Sultim — meliputi Banggai Raya (Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut) serta Morowali, Morowali Utara, dan Tojo Una-Una — dikenal sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Sulawesi Tengah. Kawasan ini kaya sumber daya alam, mulai dari nikel dan migas di Morowali, hingga potensi perikanan dan wisata bahari di Banggai dan Tojo Una-Una.

Namun di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi, masyarakat setempat merasa akses pelayanan publik dan infrastruktur belum sebanding. Banyak kebijakan pembangunan provinsi induk masih berpusat di Palu dan wilayah barat, membuat kawasan timur seolah berjalan sendiri.

“Sulawesi Timur bukan sekadar wacana politik, tapi kebutuhan administratif agar pembangunan lebih merata,” ujar seorang tokoh masyarakat Luwuk. Ia menilai, dengan terbentuknya Sultim, distribusi fiskal dan pelayanan pemerintah bisa lebih efektif, terutama untuk wilayah pesisir dan kepulauan.

Dari sisi kesiapan, sejumlah daerah telah memenuhi syarat dasar pemekaran: kependudukan, potensi ekonomi, luas wilayah, dan infrastruktur pemerintahan. Bahkan, beberapa kabupaten telah memiliki fasilitas perkantoran dan pelabuhan yang layak menjadi pusat pemerintahan provinsi baru.

Namun tantangan masih ada. Moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014 membuat usulan Sultim tertahan. Meski begitu, kabar pembahasan pencabutan moratorium oleh Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri memberi harapan baru.

Bagi masyarakat timur Sulteng, Sultim bukan sekadar simbol identitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan keadilan pembangunan dan percepatan ekonomi wilayah. Seperti halnya Gorontalo dan Sulbar yang berhasil lahir dari perjuangan panjang, Sultim kini menunggu momen politik yang tepat untuk menjadi kenyataan.